TANYAFAKTA.CO, KOTA JAMBI – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menegaskan komitmen legislatif untuk mengawal pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Jambi Tahun Anggaran 2027. Meski proyeksi pendapatan dan belanja daerah mengalami penurunan, kualitas pelayanan publik dipastikan tetap menjadi prioritas.
Penegasan tersebut disampaikan Kemas Faried usai mengikuti rapat paripurna penyampaian nota pengantar dan nota keuangan RAPBD Kota Jambi 2027 di Aula Swarna Bumi DPRD Kota Jambi, Kamis, (22/10/2026).
Dalam rancangan anggaran tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp1,6 triliun. Angka ini turun sekitar 8,01 persen atau Rp142,1 miliar dibandingkan APBD murni 2026.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,671 triliun, turun sekitar 7,56 persen dibandingkan APBD murni 2026 yang mencapai Rp1,808 triliun.
Penurunan proyeksi tersebut menjadi perhatian DPRD dalam pembahasan bersama Pemerintah Kota Jambi. Ruang fiskal yang lebih terbatas menuntut pengalokasian anggaran secara cermat agar program prioritas tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat tidak terabaikan.
“Meskipun ada proyeksi penurunan angka pendapatan dan belanja, di mana pendapatan turun sekitar 8 persen dan belanja turun sekitar 7 persen, kami di DPRD memastikan bahwa kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap diutamakan,” ujar Kemas Faried.
Ia menegaskan, pembahasan RAPBD tidak boleh hanya berfokus pada besaran angka dalam dokumen anggaran, tetapi juga harus memperhatikan manfaat nyata setiap program bagi masyarakat.
Karena itu, DPRD akan mencermati efektivitas belanja pemerintah, peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta keberlanjutan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan warga.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kemas Faried menjelaskan, pembahasan RAPBD 2027 akan berlanjut melalui penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Jambi. Tahapan tersebut menjadi ruang bagi setiap fraksi untuk menyampaikan masukan, kritik, dan rekomendasi terhadap rancangan anggaran yang diajukan pemerintah daerah.
Menurutnya, efisiensi anggaran harus dilakukan secara terukur tanpa mengurangi efektivitas program pembangunan. Penghematan belanja, kata dia, tidak boleh mengorbankan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Prinsipnya, meski ruang fiskal terbatas, efektivitas program pembangunan tidak boleh surut. Pelayanan publik harus tetap prima dan dirasakan langsung manfaatnya oleh warga Kota Jambi,” tegasnya.
DPRD Kota Jambi selanjutnya akan mendalami rancangan anggaran tersebut bersama pemerintah daerah sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya. Pengawasan terhadap alokasi dan prioritas belanja diharapkan dapat memastikan APBD 2027 disusun secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (*)
Tinggalkan Balasan