Aksi yang bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut berlangsung di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta dengan membawa berbagai tuntutan, mulai dari persoalan biaya hidup, pendidikan, kesehatan, pemberantasan korupsi, hingga kerusakan lingkungan. Selain itu, aksi pada 28 Oktober 2026 juga menyoroti persoalan kenaikan harga kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan pemerintah.
Fenomena demonstrasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menggunakan ruang demokrasi untuk menyampaikan keresahan sekaligus meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dianggap belum menjawab kebutuhan rakyat.
Dari perspektif etika komunikasi politik, persoalan tersebut memperlihatkan pentingnya kesesuaian antara pernyataan pejabat publik dengan kenyataan pelaksanaan kebijakan. Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan keberhasilan program, tetapi juga harus berani menjelaskan kekurangan, kendala, dan dampak kebijakan yang dirasakan masyarakat.
Apabila komunikasi pemerintah hanya berorientasi pada pencitraan dan kurang memberikan ruang terhadap kritik, maka kepercayaan masyarakat berpotensi mengalami penurunan. Akibatnya, ketidakpuasan terhadap kebijakan dapat berkembang menjadi konflik sosial, meningkatnya demonstrasi, serta melemahnya hubungan antara pemerintah dan rakyat. Padahal, kritik dan demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang seharusnya dihormati selama dilakukan sesuai hukum.
Krisis etika komunikasi politik dalam dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran terlihat dari tantangan dalam menyelaraskan retorika pemerintah dengan realitas kehidupan masyarakat. Persoalan biaya hidup dan munculnya demonstrasi di berbagai daerah menjadi gambaran bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan janji pembangunan, tetapi juga kebijakan yang memberikan manfaat nyata.
Apabila kesenjangan tersebut terus dibiarkan, dampaknya dapat berupa menurunnya kepercayaan publik, meningkatnya ketidakpuasan sosial, dan melemahnya kualitas demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu membangun komunikasi yang lebih transparan, terbuka terhadap kritik, serta bertanggung jawab dalam menyampaikan setiap kebijakan.
Pada akhirnya, keberhasilan suatu pemerintahan tidak hanya diukur dari seberapa banyak janji yang disampaikan oleh pemimpinnya, tetapi dari seberapa jauh janji tersebut dapat diwujudkan dan dirasakan oleh masyarakat. Sebab, negara tidak dibangun hanya melalui retorika kekuasaan, melainkan melalui kejujuran, tanggung jawab, dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
Tinggalkan Balasan