Ia berharap forum semacam ini dapat menjadi titik awal konsolidasi pemuda dan mahasiswa untuk ikut mengawasi berbagai kebijakan serta mendorong pemerintah Provinsi Jambi agar lebih terbuka dan bertanggung jawab terhadap persoalan daerah.
Diskusi berlangsung alot dengan beragam pandangan dan argumentasi yang disampaikan peserta maupun narasumber. Persoalan krisis ekologis, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dalam forum tersebut.
Peserta turut menyoroti persoalan transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan Presiden senilai Rp125 miliar yang dikaitkan dengan penanganan karhutla di Jambi. Mereka menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan anggaran agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Setelah melalui pembahasan panjang hingga sekitar pukul 00.00 WIB, forum tersebut menghasilkan kesepakatan untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang telah dibicarakan melalui sejumlah agenda lanjutan.
Beberapa langkah yang mengemuka di antaranya menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk memperdalam kajian terhadap persoalan daerah, sekaligus membuka kemungkinan menempuh langkah advokasi lainnya, termasuk aksi demonstrasi apabila diperlukan.
Langkah tersebut diarahkan untuk mendorong transparansi serta meminta pertanggungjawaban serius Pemerintah Provinsi Jambi terhadap berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
“KPPJ berharap ruang dialog antarpemuda dan mahasiswa dapat terus berkembang menjadi gerakan yang berbasis gagasan, kajian, dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat,” pungkas Adi. (AAS)
Tinggalkan Balasan