Al Haris menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban pemerintah sekaligus bentuk pemenuhan hak masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Kami telah memaparkan kepada panelis dan tim mengenai keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi, bagaimana informasi publik dibuka seluas-luasnya sehingga tidak ada lagi sumbatan informasi dan masyarakat dapat memperoleh akses informasi secara terbuka,” ujar Al Haris.
Menurutnya, keterbukaan informasi juga memiliki fungsi edukatif bagi masyarakat. Dengan akses informasi yang memadai, masyarakat dapat semakin kritis dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Al Haris menambahkan, keterbukaan informasi menjadi ruang koreksi bagi pemerintah agar penyelenggaraan pelayanan publik terus mengalami perbaikan.
Pemerintah Provinsi Jambi selama ini berupaya menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi, mulai dari website resmi hingga media sosial perangkat daerah.
Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi Pusat Rini Purwandari menyampaikan bahwa hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi dapat dimanfaatkan untuk mendorong seluruh organisasi perangkat daerah semakin informatif.
Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya berorientasi pada keterbukaan informasi di tingkat pemerintah provinsi, tetapi juga perlu diperluas hingga seluruh perangkat daerah agar masyarakat semakin mudah memperoleh informasi publik. (*)
Tinggalkan Balasan