TANYAFAKTA.CO, MIMIKA – Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Mimika menyoroti keterlambatan pembayaran gaji sejumlah guru, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Papua Tengah, yang dilaporkan belum menerima hak mereka hingga 10 November 2026.
Ketua Cabang FMN Mimika, Agus Narahaubun, menilai keterlambatan tersebut harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Mimika.
Menurutnya, pembayaran gaji bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan kewajiban pemerintah yang berkaitan langsung dengan hak, kesejahteraan, dan keberlangsungan hidup para pegawai.
“Guru dan tenaga pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan pelayanan pendidikan. Namun, sangat disayangkan apabila mereka justru harus menghadapi ketidakpastian terkait hak atas penghasilan yang menjadi kewajiban pemerintah,” ujar Agus.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh hanya menyampaikan alasan administratif tanpa memberikan penjelasan yang konkret mengenai penyebab keterlambatan. Pemerintah harus membuka informasi mengenai tahapan pencairan anggaran, kendala administrasi, serta pihak atau instansi yang bertanggung jawab dalam proses tersebut.
Minta Evaluasi, Bukan Sekadar Saling Melempar Tanggung Jawab
FMN Cabang Mimika meminta Bupati Mimika segera memerintahkan evaluasi terhadap Dinas Pendidikan dan instansi teknis terkait, termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), untuk memastikan di mana letak hambatan pembayaran gaji tersebut.
Menurut Agus, apabila persoalan berada pada kelengkapan dokumen, proses pengajuan, verifikasi, atau pencairan anggaran, maka setiap tahapan harus segera diperiksa dan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pemerintah harus mampu mengidentifikasi persoalan secara jelas. Jangan sampai guru, ASN, dan PPPK menjadi pihak yang terus menanggung akibat dari persoalan koordinasi dan administrasi antarinstansi,” tegasnya.
DPRD Harus Jalankan Fungsi Pengawasan
Selain mendesak pemerintah daerah, FMN juga meminta DPRD Kabupaten Mimika menjalankan fungsi pengawasan secara aktif. DPRD diharapkan tidak hanya menyampaikan kritik melalui pernyataan publik, tetapi mengambil langkah konkret dengan meminta penjelasan resmi dari Dinas Pendidikan dan instansi pengelola keuangan daerah.
FMN mendorong DPRD memfasilitasi rapat dengar pendapat (RDP) dengan menghadirkan Dinas Pendidikan, BPKAD, perwakilan guru, ASN, dan PPPK yang terdampak.
Melalui forum tersebut, pemerintah perlu menjelaskan penyebab keterlambatan, memastikan jumlah pegawai yang belum menerima gaji, menjabarkan tahapan penyelesaian, serta menyampaikan target waktu pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
FMN Tawarkan Langkah Penyelesaian
Agus Narahaubun mengatakan bahwa kritik terhadap pemerintah harus disertai dorongan untuk menghadirkan solusi. Karena itu, FMN Cabang Mimika menyampaikan beberapa langkah yang perlu segera dilakukan pemerintah daerah.
Pertama, melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses administrasi dan pencairan anggaran gaji.
Kedua, membuka informasi secara transparan mengenai penyebab keterlambatan dan memastikan ketersediaan anggaran pembayaran.
Ketiga, menetapkan jadwal penyelesaian pembayaran yang jelas dan menyampaikannya kepada seluruh pegawai terdampak.
Keempat, memperbaiki sistem koordinasi antara Dinas Pendidikan, BPKAD, dan instansi terkait agar keterlambatan serupa tidak kembali terjadi.
Kelima, menyediakan mekanisme pengaduan dan informasi bagi guru, ASN, serta PPPK agar mereka memperoleh kepastian ketika menghadapi persoalan pembayaran hak kepegawaian.
“Jangan hanya menyelesaikan persoalan ketika sudah muncul protes. Pemerintah harus membangun sistem administrasi dan pengawasan yang lebih baik sehingga pembayaran hak pegawai dapat berjalan tepat waktu,” jelas Agus.
Pendidikan Tidak Bisa Dibangun dengan Mengabaikan Kesejahteraan Guru
FMN menilai pemerintah daerah harus memahami bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh pembangunan gedung sekolah, pengadaan fasilitas, dan berbagai program pendidikan. Kesejahteraan guru serta kepastian hak tenaga pendidikan juga merupakan bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia.
Menurut Agus, pemerintah tidak seharusnya menuntut tenaga pendidikan bekerja secara maksimal apabila hak-hak dasar mereka justru belum mendapatkan kepastian.
“Bagaimana kita berbicara tentang peningkatan kualitas pendidikan apabila kesejahteraan orang-orang yang menjalankan proses pendidikan itu sendiri belum mendapatkan perhatian serius? Pemerintah harus melihat persoalan ini sebagai bagian dari tanggung jawab pembangunan pendidikan di Kabupaten Mimika,” katanya.
FMN Cabang Mimika menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut sampai ada penyelesaian yang jelas. Apabila pemerintah daerah tidak segera memberikan kepastian dan menyelesaikan keterlambatan pembayaran secara bertanggung jawab, FMN menyatakan siap menggelar aksi demonstrasi di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika.
“Ini bukan semata-mata persoalan kepentingan organisasi mahasiswa. Ini menyangkut hak para guru, ASN, dan PPPK. Kami tidak ingin persoalan ini hanya menjadi bahan pembicaraan tanpa penyelesaian. Pemerintah harus bertanggung jawab dan memberikan kepastian kepada mereka,” tutup Agus.
FMN Cabang Mimika menegaskan bahwa hak pegawai bukanlah bentuk belas kasihan pemerintah, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi. Jangan biarkan mereka terus bekerja dan mengabdi, sementara hak atas penghasilan mereka harus menunggu tanpa kepastian. (*)
Tinggalkan Balasan