TANYAFAKTA.CO, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya mendapat persetujuan seluruh fraksi di Komisi III DPR RI untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.

Sebanyak delapan fraksi di Komisi III DPR menyatakan sepakat agar RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Kesepakatan itu diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan pemerintah, di antaranya Wakil Menteri Hukum Eddward Sharief Omar Hiariej atau Eddy Hiariej.

Dalam rapat tersebut, Dasco meminta persetujuan seluruh anggota Komisi III DPR dan pemerintah untuk melanjutkan pembahasan RUU Perampasan Aset ke tingkat II atau pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.

Baca juga:  Dukung Putusan MK, Mahasiswa Bungo Gelar Aksi Unjuk Rasa

“Hadirin yang kami hormati, kami minta persetujuan anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah, apakah naskah RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua yaitu pengambilan keputusan yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat?” kata Dasco.

“Setuju,” jawab peserta rapat secara serentak.

Dengan persetujuan tingkat I tersebut, RUU Perampasan Aset selanjutnya dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR RI pada Kamis (19/11/2026), untuk memasuki tahapan pengambilan keputusan tingkat II.

Dalam penyampaian pandangan mini fraksi, seluruh fraksi menyatakan persetujuan tanpa catatan agar RUU tersebut dilanjutkan menjadi undang-undang.