Sejumlah fraksi menilai penyelesaian RUU Perampasan Aset merupakan langkah penting mengingat regulasi tersebut telah lama dinantikan masyarakat dan pembahasannya sudah bergulir sejak 2008.
Perwakilan Fraksi PKS, Nasir Djamil, menyampaikan bahwa penyelesaian RUU tersebut menjadi momentum penting setelah bertahun-tahun tertunda.
“Kita menyadari bersama RUU ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Kita beruntung kita bisa menyelesaikan RUU yang ditunggu masyarakat banyak ini. Kita sadar bahwa RUU Perampasan Aset sudah dimulai sejak 2008,” ujar Nasir Djamil.
Percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset juga tidak terlepas dari komitmen pimpinan DPR RI yang sebelumnya menyatakan kesediaan meletakkan jabatan apabila regulasi tersebut tidak selesai sesuai tenggat waktu yang disepakati.
Pada Kamis (27/8/2026) lalu, empat pimpinan DPR RI, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurizal, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati, menandatangani surat pernyataan kesanggupan mundur dari jabatan pimpinan DPR sekaligus keanggotaan DPR apabila RUU Perampasan Aset tidak rampung paling lambat 15 Desember 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Salah satu poin hasil audiensi menyebutkan bahwa DPR RI berkomitmen menyelesaikan pembentukan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026.
Kini, setelah seluruh fraksi di Komisi III menyepakati hasil pembahasan tingkat I, RUU yang telah diperjuangkan selama kurang lebih 18 tahun tersebut memasuki tahapan akhir pembahasan di DPR.
Persetujuan tingkat I ini menjadi perkembangan penting dalam perjalanan legislasi RUU Perampasan Aset. Namun, statusnya belum menjadi undang-undang dan masih menunggu keputusan dalam rapat paripurna DPR RI. (*)




Tinggalkan Balasan