Dengan pemerataan tersebut, manfaat transformasi digital diharapkan tidak hanya dinikmati masyarakat perkotaan, tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat di wilayah terpencil.
27 Ribu Aplikasi Pemerintah Perlu Diintegrasikan
Selain infrastruktur, integrasi data antarlembaga juga menjadi perhatian penting dalam percepatan transformasi digital pemerintahan.
Nezar mengungkapkan, sebelumnya terdapat sekitar 27.000 aplikasi yang tersebar di berbagai kabupaten dan provinsi di Indonesia dengan dukungan sekitar 2.700 server. Banyaknya aplikasi yang tidak saling terhubung membuat proses transformasi digital berjalan secara terpisah.
Karena itu, pemerintah mendorong integrasi aplikasi melalui sistem interoperabilitas serta penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Langkah tersebut diperlukan agar data dapat dimanfaatkan secara terpadu untuk mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menghindari sistem yang berjalan sendiri-sendiri dan membangun layanan publik yang lebih terintegrasi.
SDM dan Literasi Digital Jadi Kunci Transformasi
Lebih lanjut, Nezar menekankan pentingnya kesiapan SDM dalam menghadapi perkembangan teknologi. Menurutnya, kegagalan transformasi digital kerap terjadi karena faktor manusia belum dipersiapkan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi.
Ia mengingatkan bahwa aparatur pemerintah sebagai pelayan publik harus memiliki budaya inovasi dan terus meningkatkan kompetensi, seiring perkembangan teknologi yang berlangsung cepat.
“Teknologi maju, bergerak dengan cepat. Karena itu, kita yang bekerja sebagai pelayan publik harus punya budaya inovasi dan meningkatkan kompetensi. Literasi digital kita itu penting sekali,” katanya.
Menurutnya, kecanggihan teknologi tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak didukung SDM yang memiliki kemampuan dan literasi digital memadai. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas aparatur menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan digital.
Menutup sambutannya, Nezar mengajak seluruh kepala daerah untuk menentukan satu hingga tiga persoalan mendesak di wilayah masing-masing yang dapat diselesaikan melalui pemanfaatan teknologi.
Ia juga meminta pemerintah daerah membangun kolaborasi nyata serta mengukur keberhasilan transformasi digital berdasarkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Kementerian Komunikasi dan Digital, lanjutnya, akan terus mendukung pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi digital menuju Indonesia yang berdaulat secara teknologi.
Upaya tersebut diharapkan mampu menghadirkan teknologi yang tidak hanya canggih, tetapi juga berdaya guna, menjawab persoalan masyarakat, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup warga. (*)




Tinggalkan Balasan