TANYAFAKTA.CO, PADANG – Cipayung Kota Padang bersama kaum buruh gelar aksi damai yang pada hari Senin, (4/5/2026) di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat.
Aksi ini merupakan puncak dari solidaritas lintas elemen mahasiswa dan organisasi buruh dalam memperingati dua momentum bersejarah secara bersamaan, yakni Hari Buruh Internasional (May Day) dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).
Aksi ini dipimpin langsung oleh Koordinator Umum (Kordum) Angga Dayu Satria, Ketua GMNI Kota Padang, yang menggalang kekuatan seluruh elemen Cipayung dan perwakilan buruh untuk menyuarakan tuntutan konkret kepada pemerintah daerah dan pusat.
Massa aksi yang terdiri dari mahasiswa lintas organisasi dan perwakilan kaum buruh berkumpul dan melakukan orasi di halaman Gedung DPRD Sumatera Barat.
Sebagai puncak dari aksi tersebut, dokumen tuntutan secara resmi diterima oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumatera Barat. Seluruh poin tuntutan kemudian dibacakan dan didengarkan oleh Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Bapak Evi Yandri, melalui sambungan video call kepada massa aksi di lapangan.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Bapak Evi Yandri, melalui video call menyampaikan bahwa seluruh tuntutan yang telah diterima akan segera ditindaklanjuti dalam waktu 3×24 jam.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa massa aksi Cipayung Kota Padang akan diundang secara resmi untuk menghadiri hearing (rapat dengar pendapat) pembahasan isu-isu terkait di Kantor DPRD Sumatera Barat pada hari Kamis mendatang.
Cipayung Kota Padang menyambut baik respons dan komitmen tersebut.
“Kami akan hadir dalam forum hearing yang dijadwalkan pada hari Kamis dan memastikan setiap tuntutan dibahas secara serius dan menghasilkan keputusan konkret. Kami akan terus mengawal proses ini hingga ada tindakan nyata yang dapat dirasakan oleh kaum buruh dan seluruh insan pendidikan di Sumatera Barat,” ujar Angga.
Adapun tuntutannya adalah sebagai berikut
Tuntutan Bidang Ketenagakerjaan
- Sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru yang berpihak pada hak-hak pekerja.
- Perkuat pengawasan terhadap perusahaan yang membayar upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).
- Bentuk Tim Pengawasan (Dividen) Sengketa Buruh sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan yang adil.
- Audit Anggaran Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Ketenagakerjaan Sumbar dan Kota Padang secara transparan dan akuntabel.
- Terbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelarangan Penahanan Ijazah oleh perusahaan.
- Bentuk Dewan Pengupahan dan Lembaga Tripartit di seluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.
- Hapus sistem outsourcing yang tidak berpihak pada pekerja dan rentan dieksploitasi.
- Perketat pengawasan pelaksanaan perundang-undangan ketenagakerjaan di seluruh wilayah Sumbar.
- Copot UPTD Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Sumatera Barat yang dinilai tidak menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.
- Naikkan upah buruh/pekerja sesuai dengan kebutuhan hidup layak berdasarkan kajian empiris.
Tuntutan Bidang Pendidikan
- Tingkatkan kesejahteraan guru secara menyeluruh dan berkeadilan.
- Berikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada guru sebagai bentuk tanggung jawab fiskal daerah terhadap kesejahteraan guru, bukan sekadar menumpang pada mekanisme sertifikasi yang notabene merupakan kewenangan pemerintah pusat.
- Ratakan akses pendidikan yang berkualitas di daerah-daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) Sumatera Barat.
- Realisasikan Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi seluruh dosen di lingkungan perguruan tinggi negeri.
- Batalkan rencana pemangkasan anggaran pendidikan tinggi yang berdampak pada kualitas layanan akademik.
- Tindak tegas sekolah dan/atau kepala sekolah yang masih memungut pungutan liar (pungli) dari siswa.
- Sediakan Program Transisi Kerja bagi lulusan pendidikan kependidikan yang belum terserap di dunia kerja.
Angga Dayu Satria Kordum sekaligus Ketua GMNI Kota Padang mengatakan momen hari ini bukan sekadar aksi turun jalan. Ini adalah pernyataan tegas dari generasi muda dan kaum buruh bahwa kami tidak diam melihat ketidakadilan.
Tinggalkan Balasan