5. Meminta DPRD Provinsi membuka ruang dialog yang seluas-luasnya dengan masyarakat dan mahasiswa, serta menghentikan sikap arogan dan eksklusif.

6. Meminta evaluasi menyeluruh terhadap etika, perilaku, dan kinerja anggota DPRD Provinsi dan pejabat daerah yang bersikap anti-kritik dan menutup diri dari rakyat.

7. Meminta agar DPRD Provinsi dan Pemerintah Provinsi lebih peka terhadap isu nasional serta memiliki sikap yang bijak dalam merespons situasi.!

8. Menuntut Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengoptimalkan Pendapatan asli daerah (PAD) lewat inovasi pajak & retribusi!

9. Menuntut Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengurangi dominasi belanja pegawai yang terlalu besar, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan lebih luas

10. Menuntut Pemerintah Provinsi Jambi untuk mempublikasikan laporan keuangan daerah secara terbuka agar rakyat bisa mengakses dan mengawasi penggunaan APBD

Baca juga:  DPRD Provinsi Jambi Sebut Pembangunan Islamic Centre Tak Gagal Konstruksi, Aktivis Tantang Debat Terbuka

11. Pulihkan lahan rusak, hentikan perampasan hutan adat!

12. Menolak penertiban SATGAS PKH di tanah petani

13. Laksanakan Reforma Agraria Sejati, tanah untuk rakyat, bukan untuk perusahaan demi mewujudkan keadilan sosial

14. Berantas korupsi di daerah secara tuntas dan terbuka!

15. Dukung penuh UMKM, petani, buruh dan nelayan lokal sebagai tulang punggung ekonomi rakyat!

16. Pastikan pendidikan, kesehatan, dan air bersih jadi hak semua, bukan privilege segelintir orang!

17. Lindungi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas!

18. Libatkan rakyat dalam setiap rencana pembangunan!

19. Hentikan kriminalisasi terhadap aktivis dan pembela hak rakyat!

20. Menuntut Pemerintah dan DPRD Provinsi Jambi untuk segera merespon, menindak lanjuti semua tuntutan dan aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan dalam tenggat waktu 3×24 jam. (Jky)

Baca juga:  Pastikan PPDB SMA Titian Teras Transparan, Ketua DPRD Provinsi Jambi Pantau Langsung Pelaksanaan Tes