TANYAFAKTA.CO, KOTA JAMBI – Pemerintah Kota Jambi resmi memulai babak baru dalam pengelolaan dunia pendidikan. Pada Selasa pagi (30/12/2025), Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., melantik dan mengukuhkan 181 Kepala Sekolah jenjang Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN). Prosesi yang berlangsung khidmat di Ballroom Grha Siginjai, Kantor Wali Kota Jambi ini, menandai langkah konkret pemerintah dalam melakukan penyegaran birokrasi sekolah.
Pelantikan ini bukan sekadar seremoni formal, melainkan bagian dari desain besar penataan dan penguatan sistem pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Jambi. Langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola sekolah serta mendorong efektivitas proses belajar mengajar secara menyeluruh di Tanah Pilih Pesako Betuah.
Wali Kota Maulana menegaskan bahwa figur-figur yang terpilih telah melewati serangkaian tahapan seleksi yang sangat ketat dan terukur. Standar kompetensi menjadi harga mati dalam menentukan pemimpin di satuan pendidikan. Pemerintah Kota Jambi mengadopsi sistem Computer Assisted Test (CAT) dengan menggandeng Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jambi untuk memastikan aspek transparansi.
Tak berhenti di situ, para calon juga harus menghadapi tahapan wawancara mendalam yang dipimpin langsung oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
“Dari total 280 peserta yang mengikuti seleksi, hanya 181 orang yang dinyatakan layak dilantik hari ini. Kami ingin memastikan bahwa yang memimpin sekolah adalah mereka yang benar-benar memiliki kapasitas,” ujar Maulana.
Satu hal yang menjadi sorotan utama dalam pelantikan kali ini adalah inklusivitas bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Wali Kota Maulana mengklaim bahwa Kota Jambi menjadi pionir di Indonesia yang memberikan kesempatan luas bagi guru PPPK untuk menduduki jabatan strategis sebagai Kepala Sekolah.
“Se-Indonesia, baru Kota Jambi yang berani memberikan ruang seluas ini kepada PPPK untuk menjadi Kepala Sekolah. Saya ingin menciptakan iklim kompetisi yang sehat antara PNS dan PPPK. Parameter utama kami adalah prestasi, bukan status kepegawaiannya,” tegas Maulana.
Ia juga menambahkan bahwa saat ini masih terdapat 6 orang Kepala Sekolah terpilih dari jalur PPPK yang sedang menunggu penyelesaian administrasi akhir dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan-RB).
Terkait dinamika yang sempat berkembang di masyarakat mengenai keterlambatan jadwal pelantikan, Maulana memberikan klarifikasi tegas. Ia menjelaskan bahwa kendala teknis bukan terletak pada proses seleksi, melainkan pada sinkronisasi data ke sistem Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Tinggalkan Balasan