Kedua, membuka informasi secara transparan mengenai penyebab keterlambatan dan memastikan ketersediaan anggaran pembayaran.
Ketiga, menetapkan jadwal penyelesaian pembayaran yang jelas dan menyampaikannya kepada seluruh pegawai terdampak.
Keempat, memperbaiki sistem koordinasi antara Dinas Pendidikan, BPKAD, dan instansi terkait agar keterlambatan serupa tidak kembali terjadi.
Kelima, menyediakan mekanisme pengaduan dan informasi bagi guru, ASN, serta PPPK agar mereka memperoleh kepastian ketika menghadapi persoalan pembayaran hak kepegawaian.
“Jangan hanya menyelesaikan persoalan ketika sudah muncul protes. Pemerintah harus membangun sistem administrasi dan pengawasan yang lebih baik sehingga pembayaran hak pegawai dapat berjalan tepat waktu,” jelas Agus.
Pendidikan Tidak Bisa Dibangun dengan Mengabaikan Kesejahteraan Guru
FMN menilai pemerintah daerah harus memahami bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh pembangunan gedung sekolah, pengadaan fasilitas, dan berbagai program pendidikan. Kesejahteraan guru serta kepastian hak tenaga pendidikan juga merupakan bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia.
Menurut Agus, pemerintah tidak seharusnya menuntut tenaga pendidikan bekerja secara maksimal apabila hak-hak dasar mereka justru belum mendapatkan kepastian.
“Bagaimana kita berbicara tentang peningkatan kualitas pendidikan apabila kesejahteraan orang-orang yang menjalankan proses pendidikan itu sendiri belum mendapatkan perhatian serius? Pemerintah harus melihat persoalan ini sebagai bagian dari tanggung jawab pembangunan pendidikan di Kabupaten Mimika,” katanya.
FMN Cabang Mimika menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut sampai ada penyelesaian yang jelas. Apabila pemerintah daerah tidak segera memberikan kepastian dan menyelesaikan keterlambatan pembayaran secara bertanggung jawab, FMN menyatakan siap menggelar aksi demonstrasi di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika.
“Ini bukan semata-mata persoalan kepentingan organisasi mahasiswa. Ini menyangkut hak para guru, ASN, dan PPPK. Kami tidak ingin persoalan ini hanya menjadi bahan pembicaraan tanpa penyelesaian. Pemerintah harus bertanggung jawab dan memberikan kepastian kepada mereka,” tutup Agus.
FMN Cabang Mimika menegaskan bahwa hak pegawai bukanlah bentuk belas kasihan pemerintah, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi. Jangan biarkan mereka terus bekerja dan mengabdi, sementara hak atas penghasilan mereka harus menunggu tanpa kepastian. (*)
Tinggalkan Balasan