Karena itu, DPRD akan mencermati efektivitas belanja pemerintah, peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta keberlanjutan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan warga.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kemas Faried menjelaskan, pembahasan RAPBD 2027 akan berlanjut melalui penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Jambi. Tahapan tersebut menjadi ruang bagi setiap fraksi untuk menyampaikan masukan, kritik, dan rekomendasi terhadap rancangan anggaran yang diajukan pemerintah daerah.
Menurutnya, efisiensi anggaran harus dilakukan secara terukur tanpa mengurangi efektivitas program pembangunan. Penghematan belanja, kata dia, tidak boleh mengorbankan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Prinsipnya, meski ruang fiskal terbatas, efektivitas program pembangunan tidak boleh surut. Pelayanan publik harus tetap prima dan dirasakan langsung manfaatnya oleh warga Kota Jambi,” tegasnya.
DPRD Kota Jambi selanjutnya akan mendalami rancangan anggaran tersebut bersama pemerintah daerah sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya. Pengawasan terhadap alokasi dan prioritas belanja diharapkan dapat memastikan APBD 2027 disusun secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (*)
Tinggalkan Balasan