“Usulan 770 unit komputer harus diprioritaskan untuk sekolah yang paling membutuhkan. Tetapi kita juga harus melihat roadmap-nya, karena total kekurangan masih 1.895 unit. Artinya, masih ada sisa kebutuhan sekitar 1.125 unit yang harus direncanakan pada 2027,” jelas Ivan.

Selain komputer, kebutuhan meubeler juga menjadi perhatian. Berdasarkan analisis kebutuhan satuan pendidikan SMA/SMK/SLB, terdapat kebutuhan 105.936 meja dan 108.691 kursi di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.

Ivan menegaskan, pemenuhan meubeler harus dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas. Daerah dengan kebutuhan terbesar, sekolah berasrama, sekolah yang mengalami kerusakan berat, SLB, dan sekolah di wilayah terpencil harus mendapat perhatian utama.

“Kebutuhan meja dan kursi ini sangat besar. Maka tidak bisa dilakukan secara serampangan. Harus ada prioritas berbasis data: sekolah mana yang paling mendesak, berapa jumlah siswanya, bagaimana kondisi meubelernya, dan apakah sudah mendukung proses belajar yang layak,” ujarnya.

Baca juga:  Percepat Realisasi PI 10 Persen, Pansus Gelar Pertemuan dengan Bupati Tanjabbar, Ini Hasilnya!

DPRD juga memberi perhatian pada isu P3K paruh waktu. Dalam paparan, terdapat rencana perubahan sistem pembayaran jasa tetap guru berdasarkan kelompok jam mengajar. Total P3K paruh waktu tercatat 1.366 orang, dengan tambahan kebutuhan sekitar Rp641,4 juta per bulan, atau Rp1,924 miliar untuk tiga bulan kontrak tahun 2026.

Ivan menyatakan, pemenuhan hak tenaga pendidik harus dijaga, tetapi validasi data harus dilakukan secara ketat. Data perlu diperiksa berdasarkan nama, sekolah, jam mengajar, status sertifikasi, serta beban kerja riil.

“Guru adalah ujung tombak pendidikan. Hak mereka harus diperhatikan. Tetapi dari sisi tata kelola, data harus benar-benar valid agar pembayaran tepat sasaran, adil, dan sesuai ketentuan,” katanya.

Dalam pembahasan tersebut, Dinas Pendidikan juga meminta dukungan terhadap program Pendidikan Jarak Jauh atau PJJ bagi 44 siswa yang tersebar di 9 kabupaten/kota. Rinciannya antara lain Kota Jambi 17 siswa, Batanghari dan Muaro Jambi masing-masing 7 siswa, Bungo, Tanjung Jabung Timur dan Merangin masing-masing 3 siswa, Sarolangun 2 siswa, serta Kota Sungai Penuh dan Tanjung Jabung Barat masing-masing 1 siswa.

Baca juga:  Aksi Damai Pengerajin Batu Bata Sungai Gelam Berakhir Lega, DPRD Siap Fasilitasi Perizinan

Menurut Ivan, PJJ dapat menjadi model layanan pendidikan alternatif bagi siswa rentan, siswa dengan hambatan geografis, maupun anak yang berpotensi putus sekolah. Namun pelaksanaannya harus didukung perangkat, jaringan internet, guru pendamping, kurikulum, dan sistem evaluasi.

“PJJ jangan hanya menjadi kegiatan formalitas. Ini harus menjadi model pelayanan pendidikan untuk anak-anak yang sulit mengakses sekolah reguler. Targetnya jelas: anak tetap belajar, tidak putus sekolah, dan hasil belajarnya terukur,” ujarnya.

Ivan juga mendukung rencana pembinaan karakter dan mental siswa SMA/SMK, khususnya terkait fenomena kenakalan remaja seperti keterlibatan dalam kelompok yang mengganggu ketertiban umum. Dinas Pendidikan merencanakan pembinaan melalui kerja sama dengan dinas terkait dan Polda Jambi untuk membentuk mental dan karakter siswa yang disiplin dan berakhlak.

Baca juga:  Wakil Ketua DPRD Muaro Jambi Jelaskan Temuan BPK soal Perjalanan Dinas Dewan

Ia menekankan, pendekatan terhadap siswa harus bersifat edukatif, preventif, dan rehabilitatif, bukan semata-mata represif.

“Anak-anak harus dibina, bukan hanya dihukum. Sekolah, orang tua, guru BK, kepolisian, dan lingkungan sosial harus bekerja bersama. Kita ingin sekolah menjadi ruang aman, disiplin, berkarakter, dan jauh dari kekerasan maupun kenakalan remaja,” kata Ivan.

Di akhir keterangannya, Ivan menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal agar KUPA-PPAS APBD Perubahan 2026 Dinas Pendidikan tidak hanya menjadi dokumen penyesuaian anggaran, tetapi benar-benar menjadi instrumen peningkatan mutu pendidikan.

“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. APBD harus menjawab kebutuhan riil sekolah, mulai dari guru, komputer, meja kursi, ruang belajar, digitalisasi, karakter siswa, sampai akses pendidikan bagi anak yang rentan. Kita ingin pendidikan Jambi semakin berkualitas, inklusif, modern, dan berdaya saing,” pungkasnya. (*)